Kabupaten/Kota Didorong Perkuat PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Kabupaten/Kota Didorong Perkuat PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Dirjen PAUD dan Dikmas Harris Iskandar menyampaikan sambutan “Sosialisasi SPM dan Penuntasan Ikut PAUD Minimal Satu Tahun Pra SD”, Rabu (15/8), di BP-PAUD dan Dikmas Jatim. (M. Subchan Sholeh)

Surabaya – Kabupaten/kota didorong untuk memperkuat layanan PAUD dan pendidikan kesetaraan di wilayah masing-masing. Ini seiring akan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 1 Januari 2019 mendatang.

Dirjen PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar, menyampaikan hal ini saat memberi arahan dalam “Sosialisasi SPM dan Penuntasan Ikut PAUD Minimal Satu Tahun Pra SD”, Rabu (15/8), di BP-PAUD dan Dikmas Jatim. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 38 Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Timur.

“Terbitnya PP Nomer 2 Tahun 2018 ini telah membuat PAUD dan pendidikan kesetaraan naik kelas. Sekarang dapat perhatian sungguh-sungguh. Dinas Pendidikan harus menganggarkan,” ujar Harris.

Dia menambahkan, aturan baru ini mempertegas peran penting dan kewenangan kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan di bidang PAUD dan pendidikan kesetaraan.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam pasal 5 ayat 3 PP 2/2018, jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota meliputi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Khusus PAUD dan pendidikan kesetaraan, dalam pasal 5 ayat 5 huruf c dan e disebutkan bahwa penerima layanan tersebut adalah berusia 5-6 tahun serta 7-18 tahun untuk pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Harris menjelaskan, sesuai data BPS tahun 2017, ada sebanyak 32 juta anak usia 0-6 tahun dan 19,2 juta anak usia 3-6 tahun. Namun, baru 6,1 juta anak usia 0-6 tahun yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sedangkan anak usia 5-6 tahun hanya 3,867 juta yang telah masuk Dapodik.

“Banyak yang belum masuk, padahal ini jadi bahan penentuan BOP (bantuan operasional penyelenggaraan) PAUD” lanjutnya.

Dari aspek pendanaan, Harris mengungkapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat terhadap kabupaten/kota. Antara lain, DAK fisik SKB sebagai penyelenggaran PAUD dan kesetaraan, DAK fisik PAUD (prioritas tahun 2019 untuk TK Negeri), BOP DAK nonfisik PAUD untuk lebih dari 7 juta anak dan BOP DAK Kesetaraan untuk lebih dari 600 ribu anak usia 7-18 tahun.  (mss)

Dipost Oleh Super Administrator

PAUD - DIKMAS

Post Terkait

Tinggalkan Komentar